Pemda Kapuas Hulu akan berikan payung hukum bagi petani Kratom (Purik), ini syaratnya

Suara Uncak Kapuas,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu berencana akan memberikan payung hukum terhadap para petani purik (Kratom) sepanjang tidak menyalahi aturan. Tidak hanya itu, Daun Kratom tersebut juga direncanakan akan menjadi salah satu produk unggulan Bumi Uncak Kapuas.
Petani Kratom Kecamatan Bunut Hilir Paridawati meminta kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melindungi para petani kratom, mengingat selama ini berbagai isu negatif terus beredar terkait kratom, sehingga membuat masyarakat menjadi resah dalam bertani kratom.
“Ada yang bilang kratom mengandung zat narkoba dan akan dilarang oleh pemerintah, isu ini tentunya membuat kami resah,”katanya
Ditambahkannya, sementara saat ini masyarakat mayoritasnya menggantungkan hidup dari hasil bertani kratom, apalagi disaat kondisi harga karet sedang jatuh sekarang.
“Kami meminta ada kepastian hukum dari pemerintah, jangan sampai purik yang sudah kami tanam terpaksa harus ditebang karena tidak adanya kepastian hukum,”katanya
Sekda Kapuas Hulu, Ir.H. Muhammad Sukri mengatakan, terkait legilitas tanaman kratom (purik) ini sudah dibicarakan oleh pihaknya, sejauh tidak ada larangan hukum masyarakat dipersilahkan untuk bertani Purik.
“Purik itu sudah diuji di Amerika katanya tidak bermasalah, jadi silahkan untuk sementara jika masyarakat ingin bertani Kratom,”katanya
Dijelaskannya, pada dasarnya hampir semua tumbuhan mengandung alkohol seperti Ubi dan jagung termasuk Kratom, namun jumlah kadar alkoholnya tidaklah terlalu banyak.
“Nanti jika sudah Resmi Tanaman ini tidak bertentangan dengan hukum maka akan kita atur dalam aturan yang jelas, sehingga ada kontribusinya bagi pendapatan daerah,”terangnya
Dijelaskannya, pihaknya dalam tahun ini masih melihat, apakah tanaman tersebut termasuk tumbuhan yang dilarang atau tidak, jika tidak maka akan diatur dalam suatu aturan yang jelas, sehingga dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.
“Nanti kita atur sehingga kedepan akan ada perizinannya terkait masalah kratom tersebut,”jelasnya
Dikatakannya, saat ini Kapuas Hulu salah satu Kabupaten penghasil kratom terbesar se- Kalbar, oleh karena itu perlu pengkajian kedepan sebelum dibuatkan aturan.
“Kita lihat dulu kratom itu masuk dalam jenis tanaman hutan atau kebun, sebab berpengaruh terhadap retribusinya nanti,”jelasnya
Ditambahkannya, jika Kratom itu masuk jenis tanaman hutan maka yang mendapatkan retribusinya Provinsi, namun jika masuk dalam jenis tanaman kebun Pemda Kapuas Hulu yang mendapatkan retribusinya.
“Jika sudah ada ijinnya nanti, kemungkinan kedepan kratom akan dijual dari Kapuas Hulu sudah dalam bentuk produk jadi, selain itu kita akan menjadikan kratom sebagai produk unggulan daerah,”terangnya
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mendukung semua jenis usaha masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
“Kita maunya semua usaha jalan baik itu Karet maupun Kratom,”katanya
Diakuinya, semenjak harga karet turun masyarakat banyak yang sudah beralih profesi menjadi petani kratom, karena harganya yang lebih tinggi bila dibandingkan karet.
“Jadi saya minta masyarakat jangan menebang karet dan menggantinya dengan kratom. Kratom dan karet harus sama sama ditanam,”jelasnya (sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *